Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Khaminin mengatakan Rusia menyebarkan propaganda yang bertujuan merusak persatuan umat Islam di seluruh dunia.
Bentuk propaganda Rusia ini termasuk klaim palsu dan informasi provokatif yang akan menyebar di media sosial.
“Rusia tidak hanya menyerang Ukraina dengan bom, tank, dan rudal di medan perang. Namun, serangan Rusia dimulai dengan menyebarkan propaganda yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Hamianin dalam pesan teks pada Kamis (3 Maret 2022).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tujuan propaganda juga untuk menabur benih kemarahan terhadap Ukraina di hati komunitas dunia Muslim.
Khaminin mengimbau umat Islam Indonesia untuk tidak percaya dengan berita bohong dan provokatif yang dibuat oleh Rusia.
Dan, di era digital saat ini, propaganda informasi semacam itu telah menjadi viral, mengancam akan menodai hati orang-orang dengan kebencian dan kemarahan.
“Saudara-saudari Muslim Indonesia yang terhormat, tolong jangan mempercayai berita palsu dan provokasi propaganda yang dibuat oleh diktator Rusia,” kata dia.
Ia mengatakan komunitas kaum muslim di Ukraina saat ini terdiri dari 2 juta orang, dan hidup bahagia bersama dengan kelompok etnis dan agama lain.
Kemudian dia meminta masyarakat Indonesia berdoa untuk perdamaian dan kemakmuran setiap bangsa di seluruh dunia. Ia berharap perang di Ukraina ini segera berhenti.
“Mari bersama kita berdoa untuk perdamaian dan kemakmuran setiap bangsa di seluruh dunia. Semoga perang kejam terhadap kemanusiaan ini segera dihentikan, Insya Allah Allah merahmatimu,” kata Hamianin.
Sebelumnya, Rusia diam-diam kerap seliweran di jagat maya untuk menyebar propaganda. Rusia juga disebut mengerahkan sejumlah kelompok untuk menebar ujaran kebencian dan menghasut masyarakat Ukraina di media sosial Facebook.
Seorang mantan karyawan Facebook, Frances Hauge mengatakan hal ini dilakukan untuk memicu perpecahan dan melemahkan demokrasi di Ukraina.
Padahal Facebook dapat mengatur penggunaan platform di Ukraina untuk meredam hasutan dari kelompok Rusia, menurut laporan Politico Europe.
