Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi demontrasi mahasiswa di berbagai daerah Indoneisa pada 11 April. Ma’ruf mengatakan pemerintah mendengarkan berbagai tuntutan mahasiswa.
“Saya kira pemerintah sudah menjelaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi kita, asalkan dilakukan dengan benar, teratur dan tidak anarkis, untuk mencapai aspirasi dan pemerintah mendengarkan berbagai tuntutan,” kata Ma’ruf Amin di Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin (12/4/2022).
Ma’ruf Amin menjelaskan, peningkatan pasokan pangan karena situasi ekonomi global. Ekonomi dunia juga terpengaruh oleh perang antara Rusia dan Ukraina, katanya.
“Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemerintah saat ini, situasi ekonomi global ini terjadi kenaikan di mana-mana, adanya perubahan iklim mempengaruhi, perang Rusia-Ukraina itu mengakibatkan semua. Jadi Idul Fitri kali ini bukan hanya karena peningkatan Idul Fitri biasa, tapi dipengaruhi daripada ekonomi global,” ujarnya.
Untuk mengatasi kenaikan harga, Ma’ruf mengatakan pemerintah berusaha mengendalikan harga minyak goreng curah. Selain itu, kata dia, pemerintah juga memberikan bantuan minyak goreng.
“Pemerintah sudah mengantisipasinya dengan salah satunya yang kemudian juga berdampak, termasuk minyak goreng karena biaya ekonomi yang melonjak. Tapi pemerintah berusaha mengendalikan melalui minyak goreng yang curah ini,” katanya.
“Nah salah satunya perintah juga memberikan bansos minyak goreng,” imbuhnya.
Demo 11 April
Mahasiswa dari seluruh tanah air menggelar aksi unjuk rasa, Senin (11/4/2022) kemarin. Dalam aksi di DPR RI, BEM SI mengajukan 4 tuntutan dengan tagar #RakyatBangkitMelawan . Berikut ini 4 tuntutan mereka :
1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
“Selain itu, Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja,” kata BEMI SI, seperti yang dilihat detikcom, Selasa (12/4).
