BIROMUSLIM, Jakarta — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Haedar Nashir angkat bicara soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang buka puasa bersama atau bukber pejabat pemerintah di Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi.
PP Muhammadiyah: Silahkan, Tapi Harus Konsisten
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mempersilakan Pemerintah mengambil kebijakan melarang pejabat pemerintah mengadakan acara bukber namun harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang lain.
“Silahkan saja Pemerintah mengambil kebijakan itu (larangan pejabat buka puasa bersama), tetapi mustinya dalam praktik akuntabilitas publik, harus koheren dengan kebijakan pemerintah lain,” kata Haedar di sela pembagian takjil untuk mahasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat, 24 Maret 2023.
Haedar menegaskan, pemerintah saat ini telah membebaskan berbagai kegiatan pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicanangkan pada akhir tahun 2022.
“Maka pemerintah juga perlu objektif dalam (arahan soal buka puasa bersama) ini, supaya tidak menimbulkan kesan, kegiatan-kegiatan keagamaan kok dibatasi sementara yang lain tidak,” kata Haedar.
Menurut Haedar, PP Muhammadiyah sejak dulu berupaya konsisten pada kesatuan kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Jadi kalau ada larangan itu berbuka bersama, mestinya pada saat yang sama juga masih ada larangan untuk konser-konser bersama, acara-acara yang melibatkan keramaian bersama,” kata Haedar.
Jika pemerintah konsisten, lanjut Haedar, masyarakat tidak akan mempertanyakan kebijakan yang dibuat.
Baca juga: 3 Amalan Sunnah Saat Berbuka Puasa
PBNU : Tak khawatir Jokowi dicap anti-Islam
Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku tak khawatir larangan Jokowi berbuka puasa bersama pejabat akan mencap Jokowi anti-Muslim. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, sebelumnya mengungkapkan kekhawatirannya mengenai aturan tersebut.
“Dicap apa? Wong ini juga ya sesuatu yang biasa, selama ini orang bikin buka puasa juga apa sih, kalau bagi-bagi untuk fakir miskin. Saya pikir itu penting bagi yang membutuhkan, yang terjebak macet di jalan, saya kira penting,” ujar Ketua PBNU Yahya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2023.
Gus Yahya mengatakan, buka puasa bersama itu hal yang wajar selama tidak digelar secara berlebihan, apalagi bermewah-mewahan.
Dia juga mengungkapkan bahwa ajakan bukber merupakan sudah biasa dilakukan di NU. Bahkan, Yahya mengaku sumpek menerima ajakan tersebut.
“Kami kalau di NU kegiatan habis tarawih, habis maghrib, siap-siap tarawih, habis tarawih baru kegiatan buka puasa itu sumpek, saya paling takut diajak buka puasa bersama,” kata Yahya.
Baca juga: DMI Sulteng Sediakan Paket Buka Puasa Gratis
Penjelasan dari Sekretaris Kabinet (Seskab)
Seskab Pramono Anung memaparkan arahan Jokowi terkait larangan buka puasa bersama.
“Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan, larangan bukber tidak berlaku untuk masyarakat umum. Dengan cara ini dia memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan bukber.
Selain itu, kata Pramono, pelarangan bukber karena ASN, pejabat pemerintah tengah mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat belakangan ini.
“Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama,” kata Pramono.
Dengan begitu, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kesederhanaan kepada masyarakat.
Baca juga: Selama Ramadhan 2022, Apel Pagi ASN Pemkot Tangerang Diganti Pengajian Virtual
