Pemerintah selain bertujuan mengatasi krisis kesehatan seharusnya tidak lupa untuk mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya untuk para pelaku usaha informal dan pekerja harian. Kelompok menengah ke bawah dinilai paling terdampak kebijakan PPKM darurat. Pemerintah memang sudah membuat strategi perlindungan melalui bantuan sosial. Perpanjangan PPKM Darurat diprediksi akan menyebabkan biaya ekonomi di masyarakat semakin besar. Dampaknya kemiskinan akan bertambah dan kesenjangan ekonomi akan melebar.
Jakarta, 17 Juli 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah menyatakan bahwa perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli tahun ini telah diterapkan Pemerintah guna mengantisipai lajunya mutasi varian baru Delta. Dengan adanya perpanjangan PPKM darurat ini, Jokowi mengingatkan adanya beberapa risiko yang harus dihadapi bersama. Di antaranya terkait bantuan sosial atau bansos. Menurut Muhajir, Pemerintah tidak bisa memikul bansos sendiri dan karenanya ia meminta semua pihak saling gotong royong.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo menyatakan bahwa perpanjangan PPKM Darurat ini memang harus diambil demi menyelamatkan rakyat Indonesia. Ia juga memahami bahwa PPKM darurat dan perpanjangannya akan membuat situasi yang tidak nyaman masyarakat, karena pembatasan ini akan berdampak pada seluruh sendi kehidupan, terutama roda perekonomian. Ia mengingatkan bahwa program bantuan sosial berbentuk tunai harus tepat sasaran dan tepat waktu.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Pemerintah bisa mengamati dengan cermat dampak yang ditimbulkan kebijakan PPKM Darurat, termasuk perpanjangannya. “Kami ada tim yang terus mengamati, sampai seberapa jauh kita boleh pergi. Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu harus ada batasnya, kalau bengkok terus ya patah,” katanya dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Kemenko Marves (15/7/2021).
Namun komitmen pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat secara proporsional dan tidak kontroproduktif tampaknya belum dapat sungguh-sungguh menenangkan masyarakat secara keseluruhan. Apalagi selama ini para elit politik hanya dapat memberikan instruksi dan perintah yang kadang juga saling berlawanan. Janji-janji dan komitmen sehubungan dengan kebijakan penanggulangan pandemi yang sudah berjalan cukup lama ini juga seringkali tidak dipenuhi.
Seperti juga di banyak negara lain, kebijakan mengenai covid-19 ini juga memiliki aspek-aspek politis. Kebijakan yang tidak sesuai akan dapat menimbulkan gejolak dan ketidakpercayaan pada tokoh, partai politik maupun dari para pendukungnya. Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer antara lain menyatakan kekhawatirannya bahwa perpanjangan PPKM darurat berpotensi meresahkan dan menjadi blunder bagi pemerintahan Jokowi dan juga menciptakan gangguan stabilitas politik.
Namun masyarakat luas yang ikut urun rembuk memprediksi apa saja imbas yang akan terjadi sesudah PPKM darurat diperpanjang tampaknya lebih banyak yang bersifat sosial dan ekonomi. Berkembangnya berbagai platform sosial media yang tersedia, telah menyebabkan gaung suara-suara masyarakat yang bervariasi tersebut dapat terdengar dan teridentifikasi.
Dari pengamatan, mereka antara lain menunjukkan rasa keprihatinannya terhadap masyarakat tingkat menengah dan ke bawah. Lewat pesan-pesan di media sosial, pesan-pesan aksi untuk demo dan berbagai opini dari para pakar yang mencoba menganalisa muncul sebagai suara-suara rakyat yang ingin merespon kebijakan perpanjangan PPKM darurat yang saat ini tidak populer.
Sebagian masyarakat hingga sekarang masih mempertanyakan apa sebenarnya manfaat besar dari penerapan perpanjangan ini, apakah benar akan menjadi kebaikan bagi seluruh rakyat dan tidak justru mempersulit aktivitas dan segi mental masyarakat yang sudah sangat terpuruk sejak munculnya pandemi ini dari tahun lalu, terutama masyarakat kebanyakan.
Apalagi berbagai himbauan, ajakan dan seruan positif dari pemimpin dan elit politik tidak selalu dianggap mencerminkan realitas di lapangan dan lebih sebagai jargon-jargon politik tanpa isi. Buruknya sistem komunikasi Pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi pandemi selama ini telah makin memperburuk keadaan dan rasa percaya pada pemerintah yang kurang mendengar masukan-masukan dari ahli kesehatan.
Masyarakat selama ini merasa bahwa apapun usaha yang diterapkan pemerintah nyatanya tetap tidak mampu meredam perebakan pandemi ini. Masyarakat merasa berada seperti pada buah simalakama, akan sama-sama mati, apakah karena virus Covid-19 atau karena kelaparan karena tidak dapat mencari nafkah. Pendeknya, banyak masyarakat yang merasa harus menentukan mana yang menjadi prioritas mereka sendiri, apakah keselamatan masyarakat luas dari tertularnya varian baru Covid-19 atau lebih penting mencari nafkah keluarga dan menghindari kelaparan karena ketiadaan sumber kehidupan?
Imbas Pada Pengusaha dan PHK Massal
Bila pandemi berlalu, secara teoritis diharapkan aktivitas ekonomi dapt dipulihkan dan zona resesi bisa dialihkan menjadi pertumbuhan positif. Dari sudut pandang sektor dunia usaha, pemerintah diharapkan akan mengatur berbagai aturan insentif yang bisa mengurasi sisi kerugian para pelaku usaha agar kerugian selama pandemi bisa terkejar dan tertutupi.
Namun banyak pengusaha yang merasa ketar-ketir dengan berbagai ketidakpastian yang sedang mereka hadapi. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang pemberlakuan PPKM darurat telah berimbas langsung pada situasi kritis arus keuangan mereka. Perpanjangan PPKM darurat menurutnya akan lebih memperberat posisi kritis situasi keuangan mereka, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi perpanjangan PPKM darurat memiliki banyak dampak negatif, di antaranya menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan PHK massal. Minat masyarakat untuk berbelanja akan menurun dan akan terjadi gelombang perusahaan yang bankrut di sektor retail, transportasi dan pariwisata.
“Bansos jelas tidak cukup jika bantuan tunai hanya Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima. Ini artinya dalam situasi krisis nominal bansos tidak beda jauh dengan kondisi normal. Padahal harus ada ekstra tambahan perlindungan sosial di masa krisis. Kalau boleh usul untuk bansos tunai minimal Rp1 juta per keluarga per bulan,” ujarnya. Menurut pendapatnya, guna mencegah PHK massal, Pemerintah harus mengeluarkan bantuan subsidi upah sebesar Rp5 juta per pekerja selama perpanjangan PPKM berlaku. “Sebaiknya pemerintah keluarkan bantuan subsidi upah senilai Rp 5 juta per pekerja selama masa perpanjangan PPKM. Bantuan subsidi upah diharapkan mencegah perusahaan lakukan PHK sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja.” Demikian penjelasannya.
Imbas Pada Sektor Informal
Masyarakat sektor informal dan berpenghasilan rendah yang jumlahnya terbesar di Indonesia merupakan kelompok paling langsung terkena langsung dampaknya. Puluhan orang dari Aliansi Pedagang Bandung telah melakukan unjuk rasa di depan Pasar Baru Bandung pada 16/7/2021. Mereka mendesak agar pemerintah tak memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurut Koordinator aksi Ari mengatakan, PPKM darurat ini telah sangat menyengsarakan para pedagang. Ia paham dengan kebijakan pemerintah menekan penyebaran virus Corona, tetapi menurutnya seharusnya inidibarengi pula dengan bantuan atau bentuk kompensasi lainnya. “Walau kami mendengar isu bantuan tapi sampai detik ini belum ada kepada para pedagang, PPKM ini berdampak kepada pedagang di Kota Bandung, dampaknya berupa kemiskinan dan kelaparan yang bahkan lebih berbahaya,” ujar Ari.
“Pedagang di Bandung menolak perpanjangan PPKM darurat, contohnya seperti kios di Pasar Baru yang produktif 40 persen menghilang, banyak yang tutup, dijual dan dikontrak pun tidak laku. Sebelum pascalebaran begitu ditambah PPKM, saat buka nanti kita tidak tahu berapa yang bertahan. Ini tidak hanya di Pasar Baru, tidak hanya di Pasar Andir, Pasar Banceuy, Pasar ITC dan lainnya,”lanjutnya. Perwakilan Pedagang Pasar Baru Hisar Sitompul mengatakan
“Tolong Adillah kepada masyarakat antara penanganan pandemik dan ekonomi harus berimbang agar masyarakat kita sejahtera”. Selain itu, sebelum perpanjangan, kebijakan ini telah berimbas secara langsung pada pekerja yang tergantung pada keleluasaan mobilitas seperti driver ojol atau taksi online. Penyekatan yang diterapkan dianggap telah menghambat kerja mereka meskipun telah memiliki STRP [Surat Tanda Registrasi Pekerja. Ini menurut mereka berlawanan dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta melalui Kadishub yang menyebutkan bahwa ojol dan taksi online bisa melintasi pos penyekatan dengan dilengkapi dokumen STRP.
Selain itu sebenarnya termasuk aktivitas sektor esensial dan kritikal. Dengan demikian perpanjangan PPKM dikeluhkan oleh mereka karena secara langsung mematikan aktivitas mereka mencari kerja. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS Indonesia) Wiwit Sudarsono menyatakan bahwa penerapan telah berimbas pada semaki sepinya orderan dari penumpang.
Menyelamatkan Ekonomi Kelompok Menengah Ke Bawah
Anggota Komisi IX Nurhadi berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengevaluasi penerapan PPKM darurat sebelum diperpanjang. Pemerintah mestinya memastikan apakah kebijakan yang sudah berjalan selama sepekan lebih itu mampu mengurangi mobilitas masyarakat atau tidak. Pemerintah harus benar-benar tegas dan terukur. Penurunan kasus harus ditarget dan pelayanan terhadap pasien harus memadai.
Skenario perlindungan masyarakat menurutnya juga harus disusun secara matang. Kelompok menengah ke bawah dinilai paling terdampak kebijakan PPKM darurat. Menurutnya pemerintah memang sudah membuat strategi perlindungan melalui bantuan sosial. Namun, distribusi program tersebut dipertanyakan. “Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak?” ujarnya.
Lebih jauh lagi, Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat jangan sampai menambah beban rakyat. Pemerintah selain bertujuan mengatasi krisis kesehatan seharusnya tidak lupa untuk mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya untuk para pelaku usaha informal dan pekerja harian. “Kita tahu pedagang kaki lima sangat kesulitan. Begitu juga ojek online, pelaku usaha UMKM dan pekerja informal sangat memprihatinkan. Hal yang sama juga dirasakan oleh pengusaha pusat perbelanjaan atau mal yang punya ratusan sampai ribuan karyawan,” demikian LaNyalla.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani menyatakan bahwa perpanjangan PPKM Darurat diprediksi akan menyebabkan biaya ekonomi di masyarakat semakin besar. Dampaknya kemiskinan akan bertambah dan kesenjangan ekonomi akan melebar. Menurutnya pemerintah sebaiknya fokus dengan percepatan vaksinasi. Karena jika pemerintah bisa 1 juta per hari, maka target awal 2022, sudah terbangun herd immunity, atau kekebalan komunal. Pada saat itulah ekonomi akan bisa membaik.
Fokuskan Pada Tujuan PPKM Darurat
Tampaknya banyak pihak yang melihat bahwa pengorbanan khususnya di bidang sosial dan ekonomi demi keberhasilan PPKM darurat yang diperpanjang akan sia-sia saja bila efektifitas tujuan PPKM darurat tersebut tidak menjadi fokus utama. Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mendukung penuh rencana pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sebab saat ini kasus Covid-19 belum terkendali.
“Butuh waktu untuk menekan dan mengendalikan penyebaran kasus Covid-19. Sebulan juga belum cukup, dua bulan juga belum cukup, sebab PPKM darurat yang sudah berlangsung selama ini juga belum efektif untuk membatasi mobilitas masyarakat,” katanya. Epidemiolog dari Griffith University juga menilai bahwa dalam pelaksanaan PPKM darurat selama ini, masih dirasakan kurangnya sistem testing, tracing kontak dan isolasi. Padahal hal itu yang seharusnya menjadi strategi utama dalam menghadapi situasi terakhir pandemi Covid-19.
Data menunjukkan bahwa selama 16 bulan terakhir telah terjadi kesulitan tracing aga dapat membendung virus covid-19 dan agar mereka yang isoman tidak bisa menyebarkan virus lebih jauh lagi di dalam masyarakat.Agar sukses, PPKM darurat yang diperpanjang mestinya diterapkan untuk menyokong dan memperkuat strategi pandemi tersebut. (Isk – dari berbagai sumber)