Biromuslim.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk melonggarkan PPKM dan dengan catatan prokes diperketat. Hal ini utarakan oleh Ketua Umum MUI KH. Miftachul Ahyar, saat menjadi pembicara dialog virtual yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa Malam (27/07/2021).
“Harus ada pengamatan bahwa pengertian PPKM bukanlah “gebyah uyah”. Misalnya daerah tersebut memiliki kawasan yang benar-benar aman, masih merupakan kawasan hijau, sehingga tentunya terdapat perbedaan dalam pelaksanaan PPKM tersebut,” ujar Ketua Umum MUI KH. Miftachul Ahyar dikutip dalam keterangan pers, Rabu (28 Juli 2021).
Kiai Miftach mengatakan, selama PPKM tidak terburu-buru, mungkin bisa menjadi solusi yang memberikan kenyamanan dan meminimalisir kericuhan masyarakat.
“Masih banyak yang terjadi di masyarakat, pelayanan ibadah terbatas, padahal sudah merasa di zona hijau dan siap mematuhi prokes. Kerumunan kan yang dilarang, lalu apa definisi atau pembatasan keramaian? Ini juga perlu penjelasannya,” imbuhnya.
Seperti Kiai Miftah, usulan ini juga disampaikan oleh K.H. Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Fatwa. Menurutnya, prokes bisa lebih diperkuat, namun bidang PPKM bisa diperlemah atau diminimalisir.
“Saya ingin tegaskan apa yang akan terjadi jika rencana itu diperkuat. PPKM bertujuan untuk menciptakan disiplin publik terhadap penularan. Oleh karena itu, PPKM semacam ini mungkin dapat dikurangi lagi, jadi terbatas pada wilayah tertentu saja,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya untuk menekan perkembangan Covid 19. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kritik dan masukan dari semua pihak termasuk MUI pusat.
Mahfud mengatakan: “Pemerintah telah menjelaskan rencana yang kini menunggu kritik dari media, dengan rekomendasi yang selama ini kurang dimiliki pemerintah dalam menangani Covid 19.”
Mahfud mengatakan bahwa semua materi dan saran dari semua pihak termasuk MUI , Keduanya akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan langkah strategis ke depan untuk melawan Covid 19.
“Sebelumnya PPKM disuruh dilonggarkan, tadi ada yang mengadukan wali Santri sekarang teriak-teriak. Gus Cholil juga memberi saran sebelum sidang dimulai yang diketatkan prokesnya saja. Oke, akan kita evaluasi sebagai masukan,” imbuhnya menanggapi komentar dan saran pimpinan MUI.
