Jakarta – Rencana keikutsertaan atlet gimnastik Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang akan digelar pada 19-25 Oktober 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, mendapat penolakan luas dari berbagai kalangan. Penolakan tersebut datang dari organisasi Islam, partai politik, pemerintah provinsi DKI Jakarta, hingga Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi I yang membidangi hubungan luar negeri.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, menyerukan agar seluruh pihak menolak kehadiran tim senam artistik Israel sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan. Ia menyatakan, “Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Amirsyah juga menekankan pentingnya penolakan tersebut untuk menjaga independensi serta nama baik olahraga Indonesia di mata dunia.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sehingga posisi pemerintah harus konsisten. “Komitmen ini jangan diganggu oleh siapapun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,” ujarnya.
Dukungan penolakan juga datang dari Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang menganggap kehadiran atlet Israel bertentangan dengan amanat konstitusi sekaligus melukai perasaan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan secara tegas tidak akan mengizinkan atlet Israel masuk ke Jakarta untuk bertanding. Ia berharap penyelenggara berpikir ulang dan tidak menerbitkan visa bagi atlet tersebut karena potensi memicu kemarahan publik sangat besar.
Di parlemen, Wakil Ketua Komisi I DPR dari PKS, Sukamta, mendesak pemerintah mengambil sikap tegas terhadap keikutsertaan atlet Israel. Ia menyebut Israel pelaku genosida di Gaza dan tidak layak diberi panggung olahraga di Indonesia. Partai-partai lain, seperti PDIP yang diwakili oleh Juru Bicara Guntur Romli, juga menyatakan penolakan yang konsisten, mengacu pada sejarah dan solidaritas terhadap perjuangan Palestina.
Lebih lanjut, Aqsa Working Group (AWG) dalam siaran pers resmi mendesak Federasi Gimnastik Indonesia menolak kontingen Israel di kejuaraan tersebut. AWG menegaskan tidak boleh ada legitimasi politik bagi Israel melalui olahraga, mengingat catatan panjang penjajahan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina sejak Deklarasi Balfour 1917, serta tragedi Nakba 1948 dan genosida Gaza yang berlangsung sejak 2023. AWG meminta pernyataan resmi dari Presiden, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Ketua KONI untuk menolak keikutsertaan Israel sesuai prinsip konstitusi, hukum internasional, dan nilai kemanusiaan.
Sejarah Indonesia terhadap penolakan Israel dalam kompetisi olahraga turut menjadi alasan penting dalam sikap tegas ini, seperti saat Indonesia mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia 1958 agar tidak bertemu Israel, serta penolakan visa untuk kontingen Israel pada Asian Games 1962 dan Piala Dunia U-20 tahun 2023.
Penolakan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menegakkan amanat konstitusi yang anti-penjajahan dan memperlihatkan solidaritas terhadap Palestina, sekaligus menjaga nama baik bangsa di arena internasional olahraga.