Desakan agar pemerintah memperhatikan kepentingan umat Islam terkait penggunaan vaksin halal hendaknya tidak dimaknai sebagai sikap egoistik umat muslim. Sebagai pemeluk agama terbesar di Indonesia, permintaan itu adalah hal yang wajar disampaikan.
Apalagi, umat Islam bukan hanya mayoritas di Indonesia. Pemeluk Islam di Indonesia juga merupakan yang terbesar di dunia. Hal itu merujuk laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, di mana penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 231,06 juta.
Itu ditegaskan Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan kepada TIMES Indonesia, Kamis (6/1/2022). Hal itu ditekankan dia sejalan dengan aksi damai di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini yang meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan vaksin halal.
“Permintaan penggunaan vaksin halal oleh umat Islam, itu hendaknya tidak dinarasikan, tidak dimaknai seakan-akan memaksakan kehendak atau egoistik agama. Karena ini sudah menyangkut akidah dan itu perlu dihormati. Permintaan umat Islam itu harus menjadi perhatian pemerintah,” jelasnya.
Terbaru, pemerintah diketahui akan memutuskan kebijakan vaksin booster tahun 2022 pekan ini. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan jika pihaknya tengah memproses registrasi 5 merek vaksin Covid-19, yakni Pfizer, AstraZeneca, Coronavac/ Vaksin PT Bio Farma, Zifivax dan Sinopharm.
“Kan memang dalam konteks ini, saat ini bukan dalam kondisi darurat vaksin. Tentu tidak berlebihan jika ada permintaan bahwasannya vaksin yang akan disuntikkan ke umat Islam itu vaksin yang halal,” kata Kang Tamil, sapaan akrabnya.
Ia mengungkapkan, proses sertifikasi halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa sudah dilakukan. Di mana hasilnya sudah disampaikan ke publik bahwa saat ini ada dua vaksin yang benar-benar suci dan halal. Keduanya adalah Sinovac dan Zifivax.
Soal pentingnya vaksin halal selanjutnya dipertegas dengan adanya dukungan dari KH Said Aqil Sirodj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung. Dan, Presiden Joko Widodo secara lugas menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.
“Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Presiden kan jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal,” kata Kang Tamil.
Menurut Ketua Forum White Politic Syndicate itu, langkah-langkah yang ‘diperankan’ BPOM memberikan gambaran ke masyarakat bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebab satu instansi dengan instansi lain tidak satu suara, tidak sinergi.
Pada akhirnya, yang keluar dan menjadi kebijakan tumpang-tindih satu sama lain. Untuk itu, untuk mereduksi hal tersebut Kang Tamil mendorong agar masing-masing instansi tidak mengedepankan egonya dengan duduk bersama dan mengedepankan kepentingan bangsa.
“Duduklah bersama. Duduk dalam satu tim, dalam satu wadah. BPOM libatkan MUI dan bila perlu ajak majelis tinggi seluruh agama. Karena keberadaan majelis tinggi agama ini bisa lebih meyakinkan umat dalam hal penggunaan vaksin,” kata Kang Tamil.
Menurutnya, Pemerintah yang kesulitan meyakinkan sebagian masyarakat agar mengikuti vaksin tentu akan sangat terbantu. “Karena apa? Karena mereka mempunyai kemampuan untuk meyakinkan umat. Kalau ini bisa sinergi, saya yakin tidak ada lagi penolakan vaksin,” sambungnya.
Dengan begitu, lanjut Kang Tamil, ada nuansa kesejukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penanganan pandemi Covid-19. Sebab semua pihak dilibatkan, termasuk dalam penggunaan vaksin halal.
